Semakin lama kita mengamati lika liku politik dan negeri ini, apakah negeri ini sepenuhnya makmur dan membasmi KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) ?
Kesejahteraan dan juga faktor pendidikan menjadi titik jatuhnya pemerintahan negeri ini, dikala reformasi masih carut marut dan juga pemerintahan makin amburadul.
Cadangan devisa negeri ini adalah lebih dari $100 milliar US Dollar, dengan PDB tembus $ 700 milliar US Dollar yang menjadikan Indonesia setara dengan negara 16 besar dunia yang mampu berdiri pada saat resesi ekonomi, dan juga pendapatan per kapita Indonesia tahun ini sebesar Rp 27.000.000
Lalu bagaimana dengan korupsi merajalela??
Apakah benar Indonesia telah maju?? Atau hanya "setengah" maju saja?
Mari kita lihat dana untuk rakyat dari berbagai macam sudut :
- Dana BOS di Indonesia tahun 2011 adalah Rp 16.812.005.760.000, dengan Rp 400.000/siswa artikel 3
- Alokasi dana pensiun di Indonesia tahun 2011 adalah 50 trilliun rupiah, artikel 4
- Anggaran pegawai berupa gaji dan tunjangan tahun ini sebesar Rp 180,6 trilliun artikel 5
- Gaji militer per orang adalah Rp 1.565.800 terendah dan Rp 4.200.000 tertinggi artikel 6
- KPK berhasil menyelamatkan uang negara dari tahun 2008-2010 sebesar Rp 5,4 trilliun artikel 7
- MA mengaku mengembalikan uang negara sebesar Rp 10 trilliun di tahun 2010 artikel 8
Itu adalah sebagian prestasti yang cukup membanggakan, walaupun pahitnya adalah negara baru dapat mengembalikan uang sebesar Rp 15,4 trilliun saja, lalu bagaimanakah koruptor yang masih bersembunyi di "liang" gedung DPR??
Apakah korupsi tuntas?? Lalu bagaimana respon masyarakat? Mereka hanya berargumen bahwa negeri ini memang penuh dengan koruptor, bahkan dana apapun bisa di korup sama "tikus" pemerintahan. Pembagian hasil jelaslah terjadi disini, bisa saja pembagian hasil antara perusahaan-pemerintah, partai-pemerintah, partai-pengusaha, bahkan perorangan. Korupsi pun telah melembaga, sampai masuk ke dalam masyarakat kecil.
Lalu, bagaimana cara kita untuk menanggulangi masalah tersebut? Korupsi yang merajalela dan tak pandang bulu ini?
Saya berpikir bahwa alangkah baiknya bila negeri ini memberlakukan sistem tegas akan hukum dimana hukum tak mati karena uang, tapi hukum yang berani mati demi membela keadilan.
Tips kecil saya yang berasal dari pikiran saya pribadi adalah :
- Hukum memang benar-benar dipegang oleh pemimpin yang bersih
- Pelaksanaan hukum perlu adanya transparansi dan pengawasan akan pelaksanaan aturan hukum guna menghindari praktek suap.
- Diberlakukan masa hukuman yang begitu lama, dimana hukuman seumur hidup tentu harus diberlakukan.
- Bangun penjara khusus koruptor dimana pengamanannya seketat penjara Guantanamo.
- Samakan koruptor dengan teroris dan penjahat perang, karena mengambil jutaan hak rakyat.
- Hukuman mati seperti kebiri, pancung, gantung leher, tembak di tempat, setruman listrik perlu diberlakukan guna korupsi menjadi berkurang karena takut.
- KPK, dan penegak hukum saling bekerja sama dimana sebelum membahas mengenai kasus korupsi beserta saksi dan calon tersangka, alangkah baiknya segala paspor dan akomodasi mereka ditahan. Penjara rumah berlaku bagi para saksi dan koruptor.
- Ketika seseorang menjadi koruptor, maka segera tempel logo wajah koruptor di bandar udara, pelabuhan, terminal bus dan KRL sehingga melarikan diri bagi koruptor amatlah sulit.
- Perlu ikut campurnya BIN di dalam mencegah larinya koruptor ke luar negeri, dan apabila ada yang membantu koruptor melarikan diri maka ia akan terkena sangsi yang sama dengan koruptor tersebut.
- Alasan sakit dan sibuk tidak berlaku dalam proses hukum, kecuali sakit keras hampir koma dan juga sanak keluarga atau dirinya meninggal.
Indonesia harus tegas terhadap korupsi, jangan pandang bulu, dan disinilah SBY dan jajaran pemerintah dapat meningkatkan popularitasnya apabila mampu menerapkan hukuman tegas yang memberi efek jera bagi koruptor. Jangan ada yang lari ke luar negeri dengan alasan berobat. Sudah cukup Indonesia dijajah VOC bergaya koruptor dan suap, kini saatnya Indonesia BANGKIT !!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar